Gubernur Kalteng Tegur Keras Perusahaan Mangkir, Hanya 6 Direktur Hadir dari 65 Undangan
Sampit,Manuntungnews.com– Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan kekecewaan mendalam atas minimnya kehadiran pimpinan perusahaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Gedung Serba Guna Sampit, Jumat (19/9/2025) malam.
Dari 65 perusahaan yang diundang dari wilayah Kotawaringin Timur dan Seruyan, hanya 6 direktur yang hadir secara langsung. Sementara 32 perusahaan lainnya mengirimkan perwakilan, dan sisanya tidak hadir sama sekali. Padahal, undangan secara eksplisit ditujukan kepada pimpinan tertinggi perusahaan.
“Saya malas sebenarnya menyampaikan ini, tapi faktanya yang hadir hanya enam direktur. Sisanya banyak diwakilkan. Kalau merasa bukan direktur, sebaiknya tinggalkan ruangan ini,” tegas Gubernur dengan nada tegas di hadapan peserta rakor.
Agustiar menegaskan bahwa ketidakhadiran para direktur mencerminkan sikap tidak menghargai institusi pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa sebagai Gubernur, dirinya menyempatkan hadir meski padatnya agenda sepanjang hari mulai dari penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan gratis di SMAN 1 Sampit, hingga pembukaan Gubernur Cup Zona Barat di Stadion 29 November bahkan dalam cuaca hujan deras.
“Kalau saya hadir di sini sebagai Gubernur, mestinya direktur juga datang langsung. Jangan sepelekan pemerintah. Saya beri waktu seminggu perusahaan mana pun yang bandel, terutama soal kewajiban pajak, akan saya kejar,” ujarnya lugas.
Gubernur juga mengkritik rendahnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Ia menyinggung soal ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), pengabaian kewajiban plasma, hingga penggunaan kendaraan bertonase berat berplat luar daerah yang merusak infrastruktur jalan tanpa tanggung jawab perbaikan.
“CSR sering tidak konsisten. Plat kendaraan banyak yang luar daerah. Apa saya harus tutup jalan provinsi supaya kalian tidak bisa lewat? Jalan rusak, beban anggaran daerah makin berat, sementara keuntungan besar justru kalian bawa keluar Kalteng,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Agustiar menegaskan, pemerintah tidak meminta hal yang muluk-muluk. Yang dibutuhkan adalah komitmen nyata dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Saya tidak bicara masa lalu, saya bicara masa depan. Mari kita jalankan usaha dengan akur, rukun, dan sesuai aturan. Kalau taat regulasi, semua akan berjalan lancar, ekonomi daerah tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus peringatan keras bagi pelaku usaha di Kalteng untuk lebih serius berkontribusi terhadap pembangunan daerah, bukan hanya mengejar keuntungan tanpa tanggung jawab sosial dan fiskal.
(mul)
