Pj Bupati Barsel Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Palangka Raya, manuntungnews.com – Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Pj Bupati Barito Selatan (Barsel) H. Deddy Winarwan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, Rabu (19/6/2024).

Turut hadir mendampingi Pj Bupati, Ketua DPRD Kab Barsel HM Farid Yusran, Sekretaris Daerah Kab Barsel Edy Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Yoga Prasetianto Utomo, Asisten Administrasi Umum Mirwansyah, Inspektur Daerah Yuristianti Yudha, serta Kepala Bappeda Kab Barsel Jaya Wardana.

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati H. Deddy Winarwan mengatakan Pemkab Barsel telah melakukan kewajibannya dengan menyerahkan LKPJ laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segala saran, masukan, perbaikan, koreksi untuk perbaikan laporan keuangan daerah. Kami sadari banyak sekali kelemahan dalam penyusunan keuangan termasuk penataan aset,” ucap Pj Bupati.

Dikatakannya, Pemkab Barsel selalu mengedepankan koordinasi dengan jajaran legislatif juga dengan jajaran lainnya baik BPK, BPKP maupun penegak hukum.

”Hal ini dilakukan agar bisa menyusun format laporan keuangan, melaksanakan pelaporannya tepat waktu dan tepat sasaran,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalteng M. Ali Asyhar memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Barsel atas penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

“Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara,” terang Ali.

Dijelaskannya, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan pemda untuk per 31 Desember 2023.

“Penilaian kewajaran informasi keuangan yang tertera dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal,” lanjutnya.

Diterangkannya, berdasarkan beberapa kriteria tersebut maka BPK RI berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab Barsel tahun anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Namun demikian kualitas pengelolaan tetap perlu perbaikan dan perlu ditingkatkan. Semoga hal ini bisa semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya. (Red)

Show More
Back to top button