Opini BPK yang Turun dan Rendahnya Nilai MCSP Jadi Sorotan Bupati Shalahuddin

BUPATI PIMPIN RAKOR CAMAT SE BARUT-Bupati H Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dan Sekda Drs Muhlis pimpin rakor Camat se Barito Utara di Balai Antang, Rabu (5/11/2025)

Muara Teweh. Manuntungnews.com – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyoroti dua pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Barito Utara yang digelar di Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).

Dalam arahannya, Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa isu pertama yang menjadi perhatian serius adalah turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Untuk mengatasi hal ini, saya berencana membawa sejumlah OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI. Kami akan meminta pendampingan agar opini daerah dapat kembali memperoleh predikat WTP,” ujar Bupati Shalahuddin.

Selain itu, Bupati juga menyoroti rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention), sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nilai MCSP Kabupaten Barito Utara saat ini hanya berada pada angka 34, meskipun sedikit meningkat dari 32 pada tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah mencapai 63.

Menurut Bupati, rendahnya nilai MCSP menunjukkan masih besarnya potensi penyimpangan serta lemahnya tata kelola administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kita harus belajar dari pengalaman pemerintah provinsi yang mampu meningkatkan nilai MCSP secara signifikan dalam waktu singkat. Ini menjadi langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Shalahuddin juga mengajak seluruh camat dan jajaran perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta mempercepat upaya perbaikan sistem agar ke depan Barito Utara dapat meraih kembali kepercayaan publik dan lembaga pengawas.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Buapti, Sekda, para camat se-Kabupaten Barito Utara, kepala perangkat daerah, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.(Alie)